Perseteruan Itu Usai Saat Anies dan Pepen Bertatap Muka

Perseteruan Itu Usai Saat Anies dan Pepen Bertatap Muka

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bareng Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi usai bertemu membicarakan kerja sama antara dua pemda di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (22/10/2018). (KOMPAS/JESSI CARINA ) JAKARTA, KOMPAS - Dalam sejumlah hari terakhir ini, persoalan tentang sampah dan dana kemitraan atau hibah menjadi perseteruan yang panas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerinta Kota (Pemkot) Bekasi. Pemkot Bekasi telah mengemukakan proposal dana kemitraan sebesar Rp 2,09 triliun untuk Pemprov DKI yang akan dipakai untuk sekian banyak  kegiatan infrastruktur. Namun proposal masuk terlambat. Akibatnya, proposal yang dikemukakan itu tidak dapat dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019. Masalah macetnya dana kemitraan berimbas pada operasional truk sampah DKI Jakarta yang masing-masing hari mengarah ke TPST Bantargebang di Kota Bekasi. TPST Bantargebang kepunyaan DKI Jakarta. Pemkot Bekasi kemudian berniat guna mengevaluasi perjanjian kerja sama (PKS) soal jam operasional truk sampah. Sebab, Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengejar truk sampah DKI beroperasi tak cocok aturan. Masalah dana kemitraan tersebut kemudian meluas ke mana-mana. Wali Kota Rahmat Effendi mengatakan, susah sekali berkomunikasi dengan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Sulit, sulit, sulit, tidak terdapat komunikasi sama sekali. Sekarang kan seakan-akan tidak terdapat PKS dan seakan-akan kami tidak bermitra. Bahkan, kami hendak bertemu (Pemprov DKI) saja tidak terdapat kejelasan," kata Rahmat Effendi alias Pepen di Perumahan Bumi Satria Kencana, Bekasi Selatan, Rabu (17/10/2018) lalu. Baca juga: Sambangi Balai Kota DKI, Wali Kota Bekasi Masuk ke Ruang Gubernur DKI Anies sendiri gerah sebab perseteruan tersebut jadi ramai dikabarkan media. Dia lantas menyebut Pemkot Bekasi memakai isu sampah guna mendapatkan dana kemitraan dari DKI Jakarta. Padahal dana kemitraan tersebut tidak sehubungan dengan TPST Bantargebang. "Ini bukan masalah persampahan. Ini masalah APBD Kota Bekasi yang beberapa tanggung jawabnya dicurahkan ke Pemprov DKI Jakarta, tetapi teknik menyampaikannya memakai isu sampah," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, hari Minggu lalu. Anies pun menyayangkan permasalahan yang dimeriahkan bukan tentang dana kompensasi bau sampah yang menjadi keharusan Pemprov DKI, namun soal pertolongan keuangan yang sifatnya kemitraan atau hibah. Dia kemudian menyindir bahwa Kota Bekasi bukan unsur dari Provinsi DKI Jakarta. "Sudah begitu, dimeriahkan bukan yang menjadi keharusan kita pula. Dan mesti diingat, Bekasi tersebut masuk provinsi mana coba? Jawa Barat. Kalau inginkan minta, ke pemprov mana mestinya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta," kata Anies. Baca juga: Anies: Bekasi Masuk Provinsi Jawa Barat, Kok Minta Dananya ke Jakarta Pepen menanggapi tersebut dengan menyinggung Anies tidak paham sejarah kemitraan antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI yang telah terjalin semenjak lama. "Pak Anies tidak tahu sejarahnya, Pak Anies mesti tanya ke Pak Sekda, Pak Anies mesti tanya ke kepala-kepala wilayah di selama itu. Bagaimana yang tadinya dirasakan sebagai wilayah penyangga, jadi wilayah mitra. Kenapa? Kan pemimpin mesti tahu history. Memang Kota Bekasi tersebut administrasinya ke Jawa Barat," kata Pepen. Baca juga: Wali Kota Bekasi: Pak Anies Tidak Tahu Sejarah Perseteruan usai Aksi saling jawab tersebut tidak dilangsungkan lama. Setelah menyinggung Anies tidak tahu sejarah, Pepen dan jajarannya mengisi undangan Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin kemarin. Ini kesatu kalinya dua kepala wilayah yang baru terpilih tersebut bertemu. Usai mengobrol selama lebih tidak cukup 1 jam, Anies dan Pepen terbit bersama-sama guna memberi penjelasan pers. Keduanya berdiri bersebelahan dan mengisahkan pertemuan mereka. "Banyak urusan yang tadi kami diskusikan dan insya Allah ini menjadi awalan yang baik, awalan baru untuk kami semua, dan kerja sama salah satu kami, saling support salah satu kami, pun menjadi lebih baik," ujar Anies. Pepen pun menyampaikan urusan yang sama. Pepen menuliskan selama ini terdapat miskomunikasi antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi. Pepen lantas mengatakan bahwa Anies sudah berjuang menghubunginya. Namun dia terbius ada telepon masuk dari Anies. "Beberapa hari ini terjadi miskomunikasi antara Bekasi dan DKI dan hari ini ternyata tidak terdapat yang berubah dari kepandaian DKI berkaitan dengan hubungan kedaerahan kemitraan yang di bina dan pun tanggung jawab terhadap pengelolaan TPST Bantargebang," ujar Pepen. Pepen lega mendengar pengakuan Anies bahwa komitmen Pemprov DKI dalam berkolaborasi dengan Pemkot Bekasi masih sama. Dia bercita-cita komunikasi antara dua pemerintah wilayah itu dapat semakin lancar. "Rasanya paling adem, berikut yang sebenarnya kami harapkan. Mudah-mudahan kerja sama ini terus anda bangun di bawah kepemimpinan Pak Anies," kata dia. Kelanjutan dana kemitraan Namun pertemuan mereka kemarin tidak menyebut dana kemitraan. Anies mengatakan urusan tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat bareng tim dari Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. "Nanti antar kesebelasan akan bertukar pikiran lebih detailnya. Rencananya Kamis bakal bertemu guna mendetailnya, namun intinya motivasi kerja bareng semangat kerja sama tidak berubah, sama sekali tidak berubah," ujar Anies. Baca juga: Usai Bertemu Gubernur DKI, Wali Kota Bekasi Bilang Ada Miskomunikasi... Pepen juga menyadari bahwa permasalahan dana kemitraan ini tidak dapat diputuskan hari tersebut juga. Dia bersepakat dengan Anies untuk menciptakan kerangka lima tahun berhubungan kerja sama tersebut. "Ini permasalahan kami bangun kerangka lima tahunnya. Pak Gubernur kan baru setahun kesatu, saya pun baru setahun kesatu, nanti kami bikin tahun kesatu, tahun kedua, tahun ketiga sampai-sampai tidak terjadi miskomunikasi laksana ini," kata Pepen.